Get Adobe Flash player

Kalender

April 2015
SMTWTFS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Facebook

User Online

Kami Memiliki 2 guests dan no members online

Halaman Utama

Pontianak,kpu-pontianakkota.go.id. Penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu kegiatan berskala yang sangat besar dan memakan biaya yang tidak sedikit, dengan melibatkan banyak personil dan orang untuk menyelesaikan rangkaian tugas yang hampir tidak terhitung, dalam waktu yang sangat ketat, sehingga sangat rentan terhadap konflik, godaan uang, intimidasi, tindakan kekerasan dan kondisi geografis yang berdampak pada keselamatan kerja. Hal ini menjadi dasar pemikiran KPU Provinsi Kalimantan Barat melakukan Pembinaan Bidang Kepegawaian/ SDM KPUProvinsi dan Kabupaten /Kota se Kalimantan dengan mengusung tema “Konsolidasi Program SDM  Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan KPU, Senin (13/4) bertempat di Aula Balai Latihan Koperasi Kalimantan Barat. Yang diikuti oleh Sekretaris dan Kasubag KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Barat.

 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Moses Ahie, MSi  bahwa Sumber daya Manusia (SDM) KPU dituntut untuk bekerja professional, netral (non partisan) dan bertintegrasi. “SDM KPU dalam melaksanakan tugas harus bersikap netral, jangan sampai melakukan tindakan diluar dari aturan, bekerjalah sesuai aturan yang ada maka saudara akan selamat dalam melaksanakan segala tugas yang dibebankan, bekerja professional karena SDM KPU rentan terhadap resiko kerja, dan beban kerja yang cukup berat yang pasti dihadapi oleh seluruh SDM KPU maka dari itu jangan sekali-kali melanggar segala aturan yang berkaitan dengan kepemiluan maupun aturan lainnya yang mengikat saudara sebagai pegawai , apalagi KPU Provinsi Kalimantan Barat telah menerima penghargaan sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas, hal ini merupakan hasil kerja seluruh jajaran KPU se Kalimantan Barat,” demikian paparan Moses Ahie.

Lebih lanjut Moses Ahie menegaskan bahwa jajaran Sekretariat KPU akan menerima tunjangan Kinerja  (Tukin) maka dari itu disiplin hendaknya lebih ditingkatkan, terutama dalam tata cara berpakaian harus sesuai dengan ketentuan pakaian kerja pegawai, dan dengan melaksanakan tugas sesuai jam kerja yang telah di tetapkan jangan asal-asalan sehingga jangan sampai merusak citra KPU yang bekerja secara professional, Independen, dan mandiri.

 

Dalam kesempatan tersebut Moses Ahie juga mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan SDM KPU menghadapi permasalahan antara lain  sebagian  PNS di KPU merupakan pegawai Dipekerjakan (DPK) dari Pemda sehingga masih ada dikotomi antara organik dan non organik (DPK),” Jangan lagi berpikiran tentang PNS organik atau pun DPK, kalau sudah di KPU kita ini satu “ tegas Moses Ahie.

Sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM KPU dibuka kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 Tata Kelola Pemilu dengan diberikan beasiswa dari KPU RI kepada Pegawai KPU dengan syarat PNS Setjen KPU usia maksimum 40 tahun, pangkat/golongan minimal penata muda tk.I /III b dan telah menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) dengan IPK minimal 3,00 dan syarat lainnya penguasaan tugas fungsi unit kerja/lembaga dan memiliki potensi pengembangan lebih lanjut. (nn)

 

 

Jakarta kpu.go.id- Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI dan Pemerintah, Kamis (9/04) telah menyepakati dan telah selesai, terkait tiga Peraturan KPU tentang Tahapan Penyelenggaraan, Pemutahiran Data Pemilih dan Tata Kerja KPU.
 
Ketua KPU Husni Kamil Manik pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi II, dimana tiga hal yang sudah dikonsultasikan dinyatakan telah selesai dan untuk selanjutnya dapat kami proses dalam pembahasan finalisasi dan menetapkan dalam peraturan.
 
Selain itu, ada dua yang menjadi agenda KPU yang akan dibahas dalam minggu depan terkait tentang draft peraturan Pencalonan dan darft peraturan tentang Pedoman Kampanye.
 
Kemudian, KPU masih mempunyai lima draft yang telah KPU sampaikan kepada Komisi II, dimana pada kesempatan ini dua dari lima draft itu mohon kami sampaikan pada isu strategisnya.
 
Dimana dua draft yang ingin kami sampaikan, pertama mengenai draft PKPU tentang Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih dan yang kedua draft PKPU Norma Standar Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa.
 
Kedua draft peraturan ini tidak banyak isu strategisnya yang baru, sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 dan isi peraturannya banyak mengadopsi peraturan KPU yang digunakan pada Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden yang lalu,  jadi tidak akan memunculkan hal yang multi taksir. Ujar Husni.
 
Sementara itu, anggota KPU yang membidangi divisi tentang Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih Sigit Pamungkas, khusus rencana peraturan KPU yang menyangkut Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat seperti yang sudah sampaikan oleh Ketua KPU, tidak banyak isu yang strategis untuk dikonsultasikan.
 
Namun hanya ada satu yang bisa dibahas atau KPU perlu mendapatkan masukan, isu itu adalah terkait dengan Partisipasi Masyarakat secara khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan survei.
 
Belajar dari pengalaman Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dimana lembaga survei itu memiliki pendapat yang oleh publik dipersepsikan sebagai survei yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, yang akhirnya melahirkan satu kontroversi yang berkepanjangan.
 
Terkait dengan hal itu, KPU kemudian di dalam peraturan ini membuat suatu regulasi bagaimana memperlakukan terhadap survei-survei yang oleh masyarakat dianggap kurang tepat atau kurang benar.
 
Dalam regulasi ini KPU mendesain bahwa kalau ada laporan masyarakat terkait dengan satu lembaga survei itu dianggap tidak benar dalam melakukan aktivitasnya, maka KPU bisa memprosesnya.
 
Terhadap lembaga yang tergabung atau berasosiasi dengan satu asosiasi lembaga survei tertentu, maka laporan itu akan diteruskan oleh KPU kepada asosiasi itu untuk menindaklanjutinya, tetapi kalau ada lembaga survei yang tidak tergabung didalam asosiasi itu maka yang akan dilakukan oleh KPU adalah membentuk satu dewan etik yang keanggotanya berasal dari akademisi atau profesional yang memang memiliki kompetensi untuk menilai sebuah survei itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. 
 
Demikian isu strategis yang KPU akan konsultasikan atau mendapatkan masukan, sehingga nanti ketika ada satu peristiwa berkaitan dengan pelaksanaan survei pilkada di beberapa tempat, maka itu yang ditempuh KPU.
 
Sedangkan untuk Norma Standar Pengadaan dan Distribusi Logistik secara umum tidak ada hal yang baru, namun ada beberapa catatan terkait ketentuan didalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 yang sudah direvisi dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015, pertama terkait dengan pasal 80 dimana disebutkan surat suara dicetak sebanyak DPT +2.5%  untuk cadangan, tetapi di pasal 87 tercatat surat suara itu diproduksi sesuai dengan jumlah DPT +DPTB.
 
KPU berharap terkait hal itu, bisa dicetak sesuai dengan jumlah DPT +DPTB, karena DPTB masih bisa masuk 7 hari setelah DPT ditetapkan, kalau tidak KPU kekurangan lebih banyak. +2.5% nya didalam Undang-Undang itu hanya ditulis 2.5%  dari DPT apabila dimungkinkan diperbolehkan 2.5% itu dari DPT +DPTB, sebetulnya selisihnya mungkin hanya satu dua surat suara saja, per TPS.
 
Yang kedua dipasal 80 juga tertulis pengadaan surat suara untuk pemungutan suara ulang, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebanyak 2.000 surat suara yang diberi tanda khusus, menurut kami ini jumlah yang sangat tidak rasional, apabila ada Pemilihan Gubernur kemudian hanya disediakan 2.000 surat suara untuk pemungutan suara ulang dan itu posisinya ada di Ibu Kota Provinsi, maka itu tidak akan mencukupi apabila terjadi pemungutan suara ulang, karena 2.000 surat suara itu asumsinya hanya mencukupi untuk tiga TPS, karena satu TPS jumlah pemilih maksimal 800.
 
Jadi dalam draft kami, kami mengusulkan untuk Pemilihan Gubernur disediakan surat suara untuk pemungutan suara ulang sebanyak 2.000 per Kabupaten, Pemilihan Bupati dan Walikota disediakan sebanyak 2.000 per Kecamatan. Ini lebih memungkinkan apabila terjadi pemungutan suara ulang, sedangkan di Undang-Undang hanya menyebutkan 2.000 tanpa penjelasan lebih detail. Ungkap Arief Budiman.    
 
Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI, sesuai kesepakatan bersama, rapat konsultasi terkait PKPU Pilkada akan dilanjutkan kembali pada kamis depan tanggal (16/04).(dosen/red.FOTO KPU/dosen)
 
 
Sumber : http://www.kpu.go.id/
 
 
 

 

 

Audiensi Jajaran KPU Kota Pontianak yang di pimpin oleh Ketua KPU Kota pontianak Sujadi S.Ag. MSi, dirangkai dengan Rapat Dengar Pendapat yang disambut hangat oleh Wakil Ketua DPRD, Drs. Firdaus Zar’in dan Sy. Alwi Almutahar beserta pimpinan Fraksi di DPRD Kota Pontianak bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak Kamis ( 2/4).

 

Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Drs. Firdaus Zar’in ketika membuka Rapat tersebut memberikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak sebagai pelaksana dalam Pemilu legislatife maupun Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014  lalu yang dinilai baik dalam penyelenggaraan.“ Saya secara pribadi memberikan apresiasi kepada KPU yang telah bekerja keras ,  mulai dari Jajaran KPU sendiri hingga ke KPPS, walaupun terdapat kekurangan-kekurangan namun cepat diatasi oleh pihak KPU sehingga tidak terjadi sengketa, dan kedepan dalam pelaksanaan Pemilu berikutnya agar lebih baik lagi” harap Firdaus.

 

 

Dalam kesempatan tersebut Sujadi menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kota Pontianak yang telah menerima jajaran KPU sekaligus menyerahkan laporan tentang pelaksanaan Pemilu yang lalu beserta data dukung lainnya yang mungkin diperlukan DPRD dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan Fungsinya. “ Kami sangat berterima kasih kepada Jajaran DPRD Kota Pontianak yang telah menerima kami saat ini, kedatangan kami adalah untuk menyerahkan laporan hasil pelaksanaan Pemilu yang lalu dan mudah-mudahan bermanfaat bagi jajaran DPRD Kota Pontianak” urainya.

 

 

Lebih lanjut Sujadi menyampaikan keterbatasan yang ada pada KPU terutama dalam hal penyimpanan Logistik Pemilu karena KPU Kota Pontianak tidak memiliki gudang sendiri dan harus menyewa kepada pihak lain, untuk logistik pemilu dengan jumlah yang cukup banyak namun tidak ada tempat penyimpanannya demikian pula dengan sarana pendukung lainnya yang terbatas sehingga dalam memberikan pelayanan menimbulkan ketidaknyamanan pada masyarakat serta rekan-rekan partai politik ketika melakukan Verifikasi menjelang pemilu.

 

Hal ini ditanggapi oleh seluruh Fraksi yang ada di DPRD terutama yang berkaitan dengan gedung kantor yang dirasa kurang layak, mengingat beban kerja KPU yang begitu berat, apalagi untuk tahun 2018 nanti akan di laksanakan pilkada serentak yakni pilkada Gubernur dan Walikota serta pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

 

 

Dari permasalahan gedung kantor KPU serta fasilitas pendukung lainnya akan menjadi agenda DPRD dalam rapat pembahasan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada serta rencana pemberian hibah berupa tanah untuk membangun kantor KPU Kota Pontianak sehingga layak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan KPU dan diharapkan pada pemilu yang akan datang KPU Kota Pontianak telah memiliki gedung kantor dan gudang untuk menyimpan sarana pendukung pemilu. yang lebih baik dan milik KPU sendiri. Pertemuan tersebut di akhiri dengan penyerahan piagam penghargaan dari KPU kepada DPRD serta laporan tahapan pemilu yang di terima oleh Wakil Ketua DPRD.

 

327168
Your IP: 188.165.15.239
Server Time: 16-27-2015 05:16:09